Wednesday, July 27, 2022
Friday, July 22, 2022
Uni Eropa Umumkan Rencana Darurat Penghematan Gas Sampai 15%
Tuesday, July 5, 2022
Jepang Mau Batasi Harga Impor Minyak Rusia, Kremlin: Bakal Ditolak Negara Lain
Saturday, May 28, 2022
Putin Murka, Pasokan Gas ke Negara Ini Disetop
Thursday, May 19, 2022
Ulah Manusia Bikin Lautan Kini Lebih Panas dan Asam
Saturday, May 7, 2022
Kebocoran Gas Picu Ledakan di Hotel Ikonik Havana, 22 Orang Tewas
Monday, May 2, 2022
Rusia Ancam Setop Gas Kalau Tak Bayar Pakai Rubel, Uni Eropa Turun Tangan
Thursday, April 28, 2022
Uni Eropa Tuding Rusia Gunakan Pasokan Gas sebagai Alat Pemerasan
Wednesday, April 6, 2022
Dampak Politik Kenaikan Pertalite dan Gas 3 Kg
NEGARATOTO - Pemerintah berencana akan menaikan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan gas LPG 3 kilogram. Dua komoditi tersebut yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kelas bawah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Dia mengatakan, hal ini dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak. Utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara.
Dia merinci, Amerika saat ini angka inflasi mencapai 7,9 persen yang biasanya di bawah 1 persen. Kemudian Uni Eropa sudah masuk ke angka 7,5 persen, disusul Turki, sudah di angka 54 persen.
Jokowi menegaskan, tidak mungkin pemerintah tidak menaikan BBM. Sebab itu, Pertamax pun harganya menjadi naik.
"Enggak mungkin kita tidak menaikan yang namanya BBM, oleh sebab itu kemarin naik pertamax," kata Jokowi.
Peneliti Senior Populi Center, Usep S Ahyar mengakui secara politik, kebijakan pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat kecil tersebut akan memiliki dampak. Khususnya soal elektoral dan kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
"Dampak yang paling dekat sebenarnya pada turunnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Jadi approval ratingnya ya akan menurun, tingkat kepuasannya antara lain. Karena ini isu yang tidak populer, pasti direspons," kata Usep kepada merdeka.com, Rabu (6/4).
Senjata Partai Oposisi
Bukan cuma berdampak pada elektoral pemerintah. Rencana kenaikan LPG 3 kilogram dan pertalite juga bisa menjadi senjata bagi partai oposisi untuk menyerang kebijakan itu.
Cara itu juga sempat dilakukan partai oposisi pada tahun 2014, saat Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Hal itu pun terlihat, partai di luar pemerintah memainkan isu-isu populis dan berdampak pada tingkat kepuasan dengan elektabilitas partai pendukung.
"Jadi ya kalau ini bisa dimainkan oleh oposisi menjadi 'senjata' partai-partai pendukung koalisi pemerintahan saya kira, ini bisa berdampak terhadap elektabilitas di 2024 nanti. Nah juga sebenarnya yang jelas dari tingkat kepercayaan dari pemerintah akan turun," bebernya.
Parpol Pendukung Pemerintah Terdampak
Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, dampak dari isu kali ini juga harus diantisipasi partai-partai pendukung. Jangan sampai para partai koalisi tidak pandai dalam mengemas terkait isu rencana kenaikan Pertalite dan LPG 3 kilogram.
"Itu juga tergantung pada respon partai-partai pendukung pemerintahan ini. Apakah dia dengan baik bisa menjelaskan kenaikan ini. Atau justru jadi blunder, ada partai yang merespon ini dengan defensif tanpa ada kejelasan argumentasi dilakukan," bebernya.
Usep pun mencontohkan terkait kenaikan harga minyak goreng. Justru direspon oleh partai koalisi dengan cara-cara yang tidak punya empati kepada rakyat.
"Ini menjadi sentimen negatif, berakibat pada elektabilitas, itu yang kemudian menurut saya, tergantung pada respon juga, dapat ini bisa digoreng, ini akan berakibat menaikkan atau menurunkan," pungkasnya.
Rencana Kenaikan
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram secara bertahap. Ia menyebut kenaikan akan dimulai pada Juli hingga September 2022.
"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium, gas yang 3 kilo itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4/2022).
Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu bagian dari efisiensi pemerintah imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut mengemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
Dia menyebut kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax tergolong terlambat. Menyusul kenaikkan harga minyak mentah dunia sudah berlangsung lama dan telah melebihi batas kewajaran di APBN 2022.
"Saya ingin berikan gambaran, seluruh dunia kemarin (naik) paparan saya kepada presiden (Jokowi). Memang kita yang paling terlambat menaikkan (BBM). Semua negara-negara sudah naik," katanya.
Masih Dikaji
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah masih mengkaji kenaikan Pertalite dan LPG 3 kilogram. Ini menyusul kenaikan harga minyak dunia yang melambung tinggi.
"Saat sekarang masih kita kaji," katanya dalam konferensi pers di komplek Istana Presiden, Selasa (5/4).
Baik untuk kenaikan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Menko Airlangga enggan merinci lebih lanjut terkait kajian yang dilakukan. Ia pun menyebut akan mengumumkannya pasca kajian rampung. "Sesudah kita kaji, nanti kita umumkan, tapi saat sekarang belum," katanya.
Pada kesempatan yang sama, ia menuturkan sejumlah komoditas dunia yang mengalami kenaikan imbas perang Rusia-Ukraina. Salah satunya adalah minyak mentah Brent yang disebut tembus USD 100 per barel.
"Kenaikan berbagai komoditas utamanya pangan maupun energi sebagai dampak dari geopolitik Rusia dan Ukraina yang transmisinya ke Indonesia dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan kenaikan inflasi," kata dia dalam konferensi pers di komplek Istana Presiden, Selasa (5/4).
Ia membeberkan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan yakni gas alam, batu bara, minyak mentah, Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit, hingga komoditas gandum.
"Kita ketahui berbagai komoditas gas alam naik, batubara di harga USD 258 (per ton), (minyak) Brent sudah di atas seratus (USD 100 per barel), CPO di USD 1500 (per ton) dan gandum di 1000," katanya.
Thursday, March 31, 2022
Putin ke Kanselir Jerman: Pembayaran Gas Rusia Bisa Berlanjut dengan Euro
Negaratoto - Pemerintah Jerman mengungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Eropa bisa terus melakukan pembayaran gas Rusia menggunakan Euro, bukan Rubel seperti yang diumumkan sebelumnya. Ketentuan terbaru itu disampaikan Putin pada Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam percakapan telepon baru-baru ini.
Saturday, March 26, 2022
Tolak Tuntutan Putin, Macron Enggan Bayar Gas Rusia dengan Rubel!
Negaratoto - Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan penolakan terhadap tuntutan Presiden Rusia Vladimir Putin agar negara-negara Eropa membayar pasokan gas Rusia dengan Rubel, mata uang Rusia. Macron juga menuduh Putin berupaya menghindari sanksi yang dijatuhkan terkait invasi yang diperintahkannya ke Ukraina.
Monday, March 14, 2022
Pasokan Gas dari Kilang Arun Kembali Normal, Listrik Aceh Nyala Lagi
Negaratoto - PT Perta Arun Gas dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan gangguan akibat adanya kendala power generator di Kilang Arun, Lhokseumawe, Aceh yang terjadi sejak Sabtu pagi kemarin (12/03/2022).
Wednesday, March 9, 2022
Serang Balik! Eropa Mau Pangkas Impor Gas Rusia
Negaratoto - Eropa berencana memangkas konsumsi gas alam Rusia tahun ini. Hal itu sebagai persiapan untuk memutus total dengan pemasok terbesarnya tersebut.
Keras! Rusia Ancam Setop Pasok Gas ke Eropa
Negaratoto - Rusia mengancam bakal memangkas pasokan gas alam Eropa. Ancaman ini sebagai respons atas larangan impor minyak dari Rusia.































