NEGARATOTO - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Bali terjadi belakangan ini. Pihak PT Pertamina Patra Niaga mengklaim telah melakukan inisiatif menambah pasokan guna menormalisasinya.

"Normalisasi di dasarkan kepada kuota provinsi. Hal ini dilakukan agar pasokan BBM dapat lebih merata ke SPBU-SPBU di seluruh wilayah Bali," kata Deden Mochammad Idhani, Area Manager Commrel & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/12).

Ia menerangkan, normalisasi dilakukan dengan menambah pasokan dari sebelumnya 663 KL/hari. Kemudian disalurkan secara bertahap 840 KL/hari pada tanggal 6 Desember 2022 dan 896 KL/hari, pada tanggal 7 Desember 2022 dan 960 KL/hari pada tanggal 8 Desember 2022.

"Artinya ada kenaikan pasokan 26 (hingga) 45 persen. Saat ini kondisi di SPBU-SPBU sudah berjalan normal, tidak terjadi antrean yang signifikan," imbuhnya.

Ia menyampaikan, Pertamina Patra Niaga terus memastikan seluruh penyaluran sudah patuh terhadap regulasi dan kuota solar yang ditetapkan BPH Migas. "Sebagai operator yang ditugaskan, juga berkomitmen siap menyalurkan solar sesuai kuota yang ditetapkan. Diharapkan kepada pelanggan untuk tidak panik dan membeli sesuai kebutuhan," ujarnya.

NEGARATOTO - Pemerintah berencana akan menaikan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan gas LPG 3 kilogram. Dua komoditi tersebut yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kelas bawah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Dia mengatakan, hal ini dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak. Utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara.

Dia merinci, Amerika saat ini angka inflasi mencapai 7,9 persen yang biasanya di bawah 1 persen. Kemudian Uni Eropa sudah masuk ke angka 7,5 persen, disusul Turki, sudah di angka 54 persen.

Jokowi menegaskan, tidak mungkin pemerintah tidak menaikan BBM. Sebab itu, Pertamax pun harganya menjadi naik.

"Enggak mungkin kita tidak menaikan yang namanya BBM, oleh sebab itu kemarin naik pertamax," kata Jokowi.

Peneliti Senior Populi Center, Usep S Ahyar mengakui secara politik, kebijakan pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat kecil tersebut akan memiliki dampak. Khususnya soal elektoral dan kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

"Dampak yang paling dekat sebenarnya pada turunnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Jadi approval ratingnya ya akan menurun, tingkat kepuasannya antara lain. Karena ini isu yang tidak populer, pasti direspons," kata Usep kepada merdeka.com, Rabu (6/4).

Senjata Partai Oposisi

Bukan cuma berdampak pada elektoral pemerintah. Rencana kenaikan LPG 3 kilogram dan pertalite juga bisa menjadi senjata bagi partai oposisi untuk menyerang kebijakan itu.

Cara itu juga sempat dilakukan partai oposisi pada tahun 2014, saat Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Hal itu pun terlihat, partai di luar pemerintah memainkan isu-isu populis dan berdampak pada tingkat kepuasan dengan elektabilitas partai pendukung.

"Jadi ya kalau ini bisa dimainkan oleh oposisi menjadi 'senjata' partai-partai pendukung koalisi pemerintahan saya kira, ini bisa berdampak terhadap elektabilitas di 2024 nanti. Nah juga sebenarnya yang jelas dari tingkat kepercayaan dari pemerintah akan turun," bebernya.

Parpol Pendukung Pemerintah Terdampak

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, dampak dari isu kali ini juga harus diantisipasi partai-partai pendukung. Jangan sampai para partai koalisi tidak pandai dalam mengemas terkait isu rencana kenaikan Pertalite dan LPG 3 kilogram.

"Itu juga tergantung pada respon partai-partai pendukung pemerintahan ini. Apakah dia dengan baik bisa menjelaskan kenaikan ini. Atau justru jadi blunder, ada partai yang merespon ini dengan defensif tanpa ada kejelasan argumentasi dilakukan," bebernya.

Usep pun mencontohkan terkait kenaikan harga minyak goreng. Justru direspon oleh partai koalisi dengan cara-cara yang tidak punya empati kepada rakyat.

"Ini menjadi sentimen negatif, berakibat pada elektabilitas, itu yang kemudian menurut saya, tergantung pada respon juga, dapat ini bisa digoreng, ini akan berakibat menaikkan atau menurunkan," pungkasnya.

Rencana Kenaikan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram secara bertahap. Ia menyebut kenaikan akan dimulai pada Juli hingga September 2022.

"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium, gas yang 3 kilo itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4/2022).

Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu bagian dari efisiensi pemerintah imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut mengemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Dia menyebut kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax tergolong terlambat. Menyusul kenaikkan harga minyak mentah dunia sudah berlangsung lama dan telah melebihi batas kewajaran di APBN 2022.

"Saya ingin berikan gambaran, seluruh dunia kemarin (naik) paparan saya kepada presiden (Jokowi). Memang kita yang paling terlambat menaikkan (BBM). Semua negara-negara sudah naik," katanya.

Masih Dikaji

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah masih mengkaji kenaikan Pertalite dan LPG 3 kilogram. Ini menyusul kenaikan harga minyak dunia yang melambung tinggi.

"Saat sekarang masih kita kaji," katanya dalam konferensi pers di komplek Istana Presiden, Selasa (5/4).

Baik untuk kenaikan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Menko Airlangga enggan merinci lebih lanjut terkait kajian yang dilakukan. Ia pun menyebut akan mengumumkannya pasca kajian rampung. "Sesudah kita kaji, nanti kita umumkan, tapi saat sekarang belum," katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia menuturkan sejumlah komoditas dunia yang mengalami kenaikan imbas perang Rusia-Ukraina. Salah satunya adalah minyak mentah Brent yang disebut tembus USD 100 per barel.

"Kenaikan berbagai komoditas utamanya pangan maupun energi sebagai dampak dari geopolitik Rusia dan Ukraina yang transmisinya ke Indonesia dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan kenaikan inflasi," kata dia dalam konferensi pers di komplek Istana Presiden, Selasa (5/4).

Ia membeberkan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan yakni gas alam, batu bara, minyak mentah, Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit, hingga komoditas gandum.

"Kita ketahui berbagai komoditas gas alam naik, batubara di harga USD 258 (per ton), (minyak) Brent sudah di atas seratus (USD 100 per barel), CPO di USD 1500 (per ton) dan gandum di 1000," katanya.

NEGARATOTO - Subdit Indagsi dan Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu menangkap enam tersangka atas kasus penyalahgunaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar subsidi di Bengkulu. Enam tersangka tersebut ditangkap di dua lokasi berbeda.

"Saat ini terjadi kelangkaan minyak jenis solar namun beberapa tersangka malah melakukan penyalahgunaan distribusi BBM jenis solar," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bengkulu Kombes Pol Aries Andhi di Bengkulu, Senin (4/4).

Dari enam tersangka yang ditangkap, empat orang yaitu FD, A, YR dan SH ditangkap di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu. Kemudian dua tersangka lainnya yaitu R dan S ditangkap di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Kelurahan Panorama Kecamatan Jembatan Kecil Kota Bengkulu.

Atas penangkapan keenam tersangka tersebut, pihak nya menyita sebanyak 1.300 liter BBM jenis solar subsidi. Polisi juga menyita 22 jerigen berisikan BBM jenis solar subsidi masing-masing 35 liter, delapan jerigen kosong, dua unit mobil tronton.

Barang Bukti Disita Polisi

Satu unit mobil pikap dan uang tunai sebesar Rp200 ribu dan barang bukti yang disita dari dua tersangka yaitu R dan S berupa dua unit mobil dengan tengki yang telah dimodifikasi.

Selanjutnya lima jerigen minyak berisikan BBM jenis solar subsidi sebanyak 174 liter, uang tunai membeli minyak sebesar Rp930 ribu, 13 jerigen kosong dengan kapasitas 35 liter.

Serta dua jerigen berisikan BBM subsidi jenis solar sebanyak 67 liter, uang tunai pembelian BBM sebesar Rp365 ribu dan satu ton BBM jenis solar yang didapatkan dari salah satu perusahaan.

Lanjut Aries, keenam tersangka yang ditangkap di terancam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana telah diubah dari pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Dengan junto pasal 480 KUHP junto pasal 55 ayat (I) ke 1 KUHPidana dengan kurungan paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Dikutip Antara.

NEGARATOTO - Polres Kutai Kartanegara menangkap tangan dua warga Tenggarong pelaku penyalahgunaan solar subsidi, SB (48) dan MF (28) di sebuah gudang penyimpanan di Timbau, Tenggarong. Dari keduanya polisi menyita 300 liter solar subsidi.

Antrean panjang solar subsidi di SPBU membuat Polres Kukar bergerak melakukan penyelidikan, Jumat (1/4), mulai dari pengisian di SPBU sampai di gudang diduga tempat penyimpanan solar subsidi. Ditemukan aktivitas pemindahan solar dari truk ke drum penampungan di dalam gudang.

"Kami amankan pelaku dan barang bukti waktu mengeluarkan solar dari truk di gudang itu. Total kita amankan 300 liter solar subsidi. Baik yang disimpan maupun yang baru dibeli dari SPBU," kata Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara AKP Ganda Syah Hidayat, Sabtu (2/4).

Tangki truk pengangkut solar subsidi itu diketahui telah dimodifikasi. Kedua terduga pelaku pengetap solar, SB (48) dan MF (28), membeli solar subsidi (Bio Solar) Rp 5.150 per liter di SPBU dan menjualnya lagi ke perkebunan dan perusahaan perkebunan Rp 8.000 per liternya.

"Selain 300 liter solar subsidi, kami amankan pompa alkon, selang, corong, dan dua unit truk. Motifnya ekonomi untuk mendapatkan keuntungan," ujar Hidayat.

Penindakan ini bertujuan untuk meminimalisir antrean yang mengular dan terjadi berkepanjangan. Kepolisian juga berencana menyelidiki antrean truk di pinggir jalan, di antaranya melalui razia.

"Kami masih melakukan penyelidikan intensif, perlu waktu untuk mengungkap itu (indikasi kerja sama dua tersangka dengan pihak perusahaan perkebunan). Yang jelas, solar subsidi itu mengarah ke perkebunan," ungkap Hidayat.

Masih disampaikan Hidayat, setiap harinya kedua pelaku bisa menjual rata-rata 150 liter atau menjual kembali 6 ton solar subsidi tiap 15 hari. Perbuatan keduanya sudah berlangsung dua tahun terakhir.

Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada pasal 40 ayat 9 Undang-undang Cipta Kerja. "Ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar," tutup Hidayat.

Para Sopir Truk Dilaporkan Mengantre Berhari-Hari Di SPBU Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Demi Mendapatkan BBM Jenis Solar. Salah Seorang Sopir Truk Pengangkut Batu Bara Mengaku Telah Mengantre Selama Tiga Hari.