Krisis Ekonomi Sri Lanka: Pemadaman Listrik 13 Jam/Hari Hingga Rumah Sakit Tangguhkan Operasi Rutin

 

Sebagai Informasi, Lebih Dari 40 Persen Listrik Sri Lanka Dihasilkan Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dan Sebagian Besar Cadangan Hampir Habis Karena Tidak Ada Hujan.

NEGARATOTO - Krisis ekonomi yang berkelanjutan di Sri Lanka masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Negara itu telah mengumumkan pemadaman listrik selama 13 jam setiap hari secara nasional.

Adapun kebijakan itu berlaku mulai Kamis (31/3). Tak hanya itu, banyak rumah sakit menangguhkan operasi rutin setelah kehabisan obat-obatan. Sebagaimana diketahui, Sri Lanka telah berada dalam krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada tahun 1948.

Hal itu dipicu oleh kekurangan mata uang asing yang akut untuk membayar bahkan impor yang penting. Regulator listrik negara bagian mengatakan akan memperpanjang pemadaman listrik 10 jam pada hari Rabu dengan tiga jam lagi dari Kamis, memberlakukan pemadaman nasional bergilir selama 13 jam.

Negara berpenduduk 22 juta jiwa itu telah telah mengalami penjatahan listrik yang parah sejak awal bulan. Pihak yang memonopoli mengatakan jika peningkatan pemadaman listrik sebelumnya diberlakukan karena tidak ada minyak untuk pembangkit listrik tenaga panas. Adapun durasinya diperpanjang dari tujuh ke 10 jam.

Sementara itu, lebih dari 40 persen listrik Sri Lanka dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air. Sebagian besar cadangan hampir habis karena tidak ada hujan.

Rumah sakit yang kekurangan pasokan medis vital, anestesi dan bahan kimia untuk melakukan tes diagnostik telah menangguhkan operasi rutin mereka demi menyelamatkan kasus darurat. Rumah Sakit Nasional Sri Lanka yang merupakan fasilitas medis terbesar di negara itu, juga telah menghentikan tes diagnostik rutin.

Seorang pejabat mengatakan jika bagaimanapun fasilitas tersebut terus menerima pasokan listrik dari jaringan nasional. Bahkan untuk menghemat bahan bakar, regulator kelistrikan negara itu telah mendesak lebih dari satu juta pegawai pemerintah untuk bekerja dari rumah.

Janaka Ratnayake, ketua Utilitas Publik Komisi Sri Lanka, mengatakan kepada kantor berita Reuters jika pihaknya telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mengizinkan 1,3 karyawan dari sektor publik WFH. "Sehingga kami dapat mengelola kekurangan bahan bakar dan listrik dengan lebih baik," ujarnya.