Negaratoto - Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri KTT G20 yang diselenggarakan di Bali. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva pada Rabu (23/3) kemarin.
Vorobieva mengatakan rencana kehadiran Putin ke KTT G20 sebagai bentuk dukungan Rusia terhadap presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini.
"Indonesia menjadi presiden G20 bukan untuk membahas masalah krisis Rusia-Ukraina, tapi lebih kepada meningkatkan ekonomi global dan masalah lainnya. Mengeluarkan Rusia (dari G20) tidak akan membantu perekonomian global," kata Vorobieva dikutip dari CNN Indonesia.
Amerika Serikat dan para negara-negara sekutu Baratnya, juga sedang menimbang apakah Rusia harus tetap berada dalam G20 atau tidak setelah serangannya ke Ukraina. Sanksi yang diberikan Rusia bertujuan mengisolasi negara yang dipimpin Putin tersebut dari ekonomi global.
Meski ada ancaman tersebut, Vorobieva mengatakan Rusia akan terus mendukung Presidensi Indonesia di G20 tahun ini.
Sebagai informasi, format G7 diperluas menjadi G8 termasuk Rusia selama periode hubungan yang lebih hangat pada awal 2000. Namun, Rusia diskors tanpa batas waktu dari kelompok tersebut setelah aneksasi Krimea pada 2014.
Sebelumnya, Polandia menyarankan pejabat perdagangan AS untuk menggantikan Rusia dalam kelompok G20. Sementara, sumber G7 mengatakan tak mungkin Indonesia, negara yang saat ini memimpin Presidensi G20, atau anggota seperti India, Brazil, Afrika Selatan, dan China akan setuju untuk mengeluarkan Rusia dari G20.
Sementara itu, Ukraina mendesak agar Indonesia menolak kedatangan Putin pada KTT G20 di Bali. Hal itu disampaikan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin merespons kabar Putin yang berencana menghadiri KTT G20.
Kehadiran Putin di acara internasional dinilai Hamianin merupakan suatu penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum.
"Kami menyerukan seluruh negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator Putin yang kejam. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional," jelasnya, dikutip dari CNN Indonesia.
Putin digambarkannya sebagai kriminal kelas internasional dan diktator pembunuh. Menurutnya, Putin tak memiliki hak legal untuk berpartisipasi di setiap forum internasional dalam bentuk apa pun.
"Merujuk pada pernyataan Dubes Rusia di Indonesia terkait rencana Presiden Putin berpartisipasi dalam KTT G20 di Bali, sebagai kriminal, pembunuh, dan diktator, Putin tidak memiliki hak hukum berpartisipasi dalam forum internasional, pertemuan puncak, atau multilateral," kata Hamianin.
Bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap?
Sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini, Indonesia disarankan menerima kedatangan Putin sesuai dengan konsep politik luar negeri yang bebas aktif. Hal ini juga sebagai bukti bahwa Indonesia tidak memihak antara Rusia maupun Ukraina.
"Semestinya kita terima. Kita sebagai tuan rumah selama ini kan memang tidak memihak ke salah satu pihak, tapi kita memang berharap perangnya ini dihentikan," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal saat dihubungi kemarin Rabu.
Jika Indonesia menolak kehadiran Putin, kata Faisal, dianggap ikut masuk ke dalam konflik Rusia-Ukraina. Hal itu dinilai hanya akan memperparah dampak perang ke ekonomi global dan nasional.
"Kalau kita menolak kehadiran Rusia berarti kita ikut masuk ke dalam konflik dan akan memperparah konflik yang sudah keruh. Itu akan berdampak buruk bagi ekonomi global dan nasional," imbuhnya.
Dengan hadirnya Putin, Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali justru bisa menyampaikan langsung kekhawatiran terhadap dampak perang ke ekonomi global yang bisa menjalar ke mana-mana termasuk Indonesia.
"Jadi itu yang saya pikir kita menjadikan KTT G20 ini sebagai upaya untuk kemudian mengakhiri perang dan juga untuk meredam atau menghindari dampak ekonomi yang lebih buruk lagi kalau perangnya berkepanjangan," tuturnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira. Rencana kehadiran Putin harus disambut positif karena ini merupakan kesempatan bagi Indonesia mendamaikan Rusia dengan anggota G20 seperti Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) yang membela Ukraina.
"Tugas penting bagi presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan kepada Rusia bahwa invasi yang diciptakan membawa instabilitas terhadap perekonomian secara global. Indonesia maupun negara berkembang dan negara miskin lainnya itu terdampak cukup serius," tuturnya dihubungi terpisah.
No comments:
Post a Comment