NEGARATOTO - Legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia hingga saat ini masih dalam kajian. Sementara itu, Komisi V DPR Aceh yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan berencana untuk membuat qanun tentang legalisasi ganja untuk medis.

Dalam hal itu, DPR Aceh diketahui mengacu pada aturan Permenkes Nomor 16 Tahun 2022. Rizal Falevi Kirani selaku Ketua Komisi V DPR Aceh mengatakan bahwa untuk meluluskan pembuatan rancangan qanun tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil tenaga ahli komisi guna mengkaji secara regulasi sebelum melakukan kajian soal legalisasi ganja.

"Ini sangat penting terhadap turunan dari PMK dalam bentuk qanun. Kita sudah bisa melakukan kajian-kajian, baik naskah akademik, maupun kajian informal lainnya yang memang bisa ambil hikmah dari keluarnya PMK tersebut," terang Falevi kepada wartawan, Kamis (25/8).

Kemudian, Falevi mengatakan bahwa secara literatur, ganja bukan barang asing dan tabu di Aceh. Akan tetapi, bagaimana tanaman itu dapat dikemas secara regulasi agar tidak menyalahi aturan bernegara, sehingga rakyat tidak disalahkan.

Falevi lantas menuturkan bahwa pihaknya ingin ganja medis bisa berguna untuk bahan pengobatan yang nantinya bisa digunakan oleh seluruh pasien di masing-masing rumah sakit, sekaligus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. "Saya pikir karena Aceh mempunyai literatur ganja yang sangat komprehensif dan kemudian ini adalah salah satu bahan yang berkualitas di dunia," ungkapnya.

Falevi bahkan menilai bahwa ganja medis bisa menjadi sumber pendapatan yang fantastis, dan bisa menjadi barang ekspor untuk negara-negara luar. "Karena banyak negara yang tidak bisa tumbuh ganja yang berkualitas seperti di Aceh. Peluang ini yang harus dimanfaatkan lewat regulasi yang tepat," terang Falevi.

Maka dari itu, kata Falevi, penerbitan Permenkes Nomor 16 menjadi salah satu kemajuan bila berbicara mengenai legalisasi ganja medis di Indonesia. Sehingga harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan medis.

"Ini jadi salah satu analisa kita di DPRA bahwa ini perlu dikaji secara detail plus minusnya, kemudian perlu kita diskusikan dengan melibatkan berbagai pihak," tandas Falevi.

NEGARATOTO - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (20/7) hari ini, menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan begitu, MK menolak untuk melegalisasi ganja medis untuk kesehatan dengan alasan hal tersebut merupakan kewenangan DPR dan pemerintah.

Menanggapi putusan MK tersebut, Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan selaku penggugat pun mengatakan sebagai open legal policy, maka dalam proses revisi UU Narkotika, pemerintah dan DPR harus mengkaji ulang pelarangan penuh terhadap penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan.

"Sehingga penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 UU Narkotika harus menjadi poin penting untuk dihapuskan dalam revisi UU Narkotika," ujar Koalisi dalam siaran pers kepada wartawan, Rabu (20/7).

Lebih lanjut, Koalisi mengatakan bahwa pemerintah maupun swasta sesuai dengan amanat MK akan memiliki peluang yang besar untuk menyelenggarakan penelitian yang komprehensif dan mendalam tentang penggolongan narkotika, dan teknis pemanfaatan narkotika untuk kepentingan kesehatan.

Tidak hanya itu, bahkan juga hingga membangun sistem yang kuat terkait dengan legalisasi ganja medis. Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah terhadap jenis-jenis narkotika golongan I yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan skema yang jelas dan komprehensif tentang pemanfaatan narkotika tersebut guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Koalisi kemudian mengatakan bahwa MK menekankan kata segera pada putusannya, yang mana dimaknai tidak boleh lagi ada penundaan dan ketidakpastian dari pemerintah dalam melakukan penelitian narkotika untuk pelayanan kesehatan.

Selain itu, Koalisi juga berharap agar pemerintah Indonesia juga bisa merujuk pada penelitian-penelitian lain di luar negeri ataupun yang dikeluarkan oleh badan PBB seperti kajian pada tahun 2019 lalu, dari Expert Committe on Drugs Dependence (ECDD) yang menjadi dasar rekomendasi perubahan golongan dan pemanfaatan ganja untuk pelayanan kesehatan ganja untuk pelayanan kesehatan di The Commission on Narcotics Drugs (CND).

Bersamaan dengan kajian terkait narkotika untuk kebutuhan medis, pemerintah diharapkan juga harus memberikan solusi kepada anak-anak penderita cerebral palsy, khususnya yang membutuhkan pengobatan spesifik seperti terapi minyak ganja.

"Pemerintah harus membantu memikirkan pembiayaan pengobatan di Indonesia yang tidak ter-cover BPJS dan peralatan penunjang lain yang berbiaya tinggi," tutup Koalisi.