45 Negara Janji Kerja Sama Selidiki Kejahatan Perang Rusia di Ukraina

Negaratoto - Amerika Serikat (AS) dan lebih dari 40 negara lainnya sepakat untuk mengkoordinasikan penyelidikan dugaan kejahatan perang di Ukraina. Kesepakatan itu dicapai setelah otoritas Ukraina melaporkan serangan rudal Rusia menewaskan puluhan warga sipil di sebuah kota yang jauh dari garis depan pertempuran.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/7/2022), Presiden Volodymyr Zelensky menuturkan kepada konferensi internasional bahwa rudal-rudal Rusia menghantam dua pusat masyarakat di wilayah Ukraina bagian barat, menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk tiga anak, dan melukai lebih banyak orang.

Rusia berulang kali membantah terlibat dalam kejahatan perang dan menyangkal telah secara sengaja menargetkan warga sipil dalam serangan-serangannya sejak menginvasi Ukraina pada akhir Februari lalu.

Diklaim oleh Rusia bahwa pihaknya melancarkan 'operasi militer khusus' untuk melindungi warga yang berbicara bahasa Rusia di Ukraina bagian timur dan membasmi nasionalis berbahaya. Ukraina menuduh Moskow melancarkan perang penaklukan yang tidak beralasan.

"Hari ini di pagi hari, rudal-rudal Rusia menghantam kota hakim, Vinnytsia, sebuah kota biasa yang damai. Rudal-rudal jelajah menghantam dua fasilitas masyarakat, rumah-rumah hancur, pusat medis hancur, mobil-mobil dan tram terbakar," sebut Zelensky saat berbicara via tautan video pada Kamis (14/7).

"Ini merupakan aksi teror Rusia," tegasnya.

Kementerian Pertahanan Rusia belum secara resmi mengomentari laporan soal serangan rudal di Vinnytsia.

Pada Kamis (14/7) waktu setempat, 45 negara yang menghadiri konferensi di Den Haag, Belanda -- markas besar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) -- telah menandatangani deklarasi politik untuk bekerja bersama dalam penyelidikan kejahatan perang di Ukraina.

Negara-negara tersebut mencakup negara-negara Uni Eropa seperti Inggris, Amerika Serikat (AS), Kanada, Meksiko dan Australia.

Mereka juga menjanjikan dana sebesar 20 juta Euro (Rp 301,4 miliar) untuk membantu ICC, juga kantor Jaksa Agung Ukriana dan upaya dukungan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Disebutkan bahwa dengan sekitar 23.000 penyelidikan kejahatan perang sekarang tengah berlangsung dan berbagai negara mengerahkan tim, bukti-bukti yang ada haruslah kredibel dan terorganisir.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra menyatakan Belanda juga perlu mempertimbangkan pembentukan pengadilan internasional khusus kejahatan perang Ukraina, sebagian karena baik Ukraina maupun Rusia bukanlah anggota ICC.

"Kita harus mengisi kekosongan itu dan ICC di sini tidak memiliki yurisdiksi jadi saya bisa membayangkan kita akan membentuk pengadilan semacam itu ... Kita akan mempertimbangkan ini," ucapnya.

Rusia diketahui menarik diri dari ICC tahun 2016 setelah pengadilan internasional itu menyebut pencaplokan Semenanjung Crimea dari Ukraina tahun 2014 lalu sebagai konflik bersenjata.

Ketua ICC, jaksa Karim Khan, mengatakan ada alasan untuk berharap karena lebih dari 40 negara sekarang mengupayakan tindakan terkait Ukraina melalui pengadilan. ICC telah mengirimkan tim lapangan terbesar dalam 20 tahun sejarahnya, untuk melakukan penyelidikan ke Ukraina.

"Pada saat ini, hukum tidak bisa hanya menjadi penonton. Hukum tidak bisa bersandar dalam kenyamanan di Den Haag," tegasnya.