Korea Utara Buka Suara soal Ukraina Putuskan Hubungan

Negaratoto - Pemerintah Korea Utara (Korut) menanggapi keputusan Ukraina yang memutuskan hubungan karena rezim Pyongyang mengakui dua wilayah separatis pro-Rusia. Korut menegaskan bahwa Ukraina tidak memiliki hak membahas soal kedaulatan setelah bergabung dengan tindakan 'tidak adil dan ilegal' Amerika Serikat (AS).

Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/7/2022), Kementerian Luar Negeri Korut menyebut tindakan-tindakan AS itu telah melanggar kedaulatan Pyongyang.

Media pemerintah Korut merilis pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Korut setelah negara itu secara resmi mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk, yang ada di wilayah Ukraina bagian timur, sebagai negara merdeka. Rusia mengakui kemerdekaan kedua wilayah separatis itu sebelum melancarkan invasi Februari lalu.

Selain Korut, pemerintah Suriah juga telah mengakui kedua wilayah separatis pro-Rusia itu bulan lalu.

Ukraina dalam tanggapannya mengumumkan pemutusan hubungan resmi dengan Korut. Ditegaskan Ukraina bahwa langkah Korut itu merupakan upaya untuk merusak kedaulatan dan integritas teritorialnya.

Namun Kementerian Luar Negeri Korut membela keputusannya itu, dengan menyebut Ukraina telah membantu tindakan-tindakan yang dipimpin AS, termasuk penjatuhan sanksi-sanksi terhadap program senjata Korut.

Ditegaskan oleh Korut bahwa program nuklir dan rudalnya merupakan pencegahan dan pertahanan diri. Korut juga menuduh AS mempertahankan 'kebijakan bermusuhan' dengan menjatuhkan sanksi-sanksi internasional dan menggelar latihan militer gabungan dengan Korea Selatan (Korsel).

"Ukraina tidak memiliki hak untuk mengangkat isu atau memperdebatkan praktik kedaulatan kami yang sah setelah melakukan tindakan yang sangat tidak adil antar negara-negara dengan secara aktif bergabung dalam kebijakan bermusuhan AS yang tidak adil dan bermusuhan di masa lalu," sebut Kementerian Luar Negeri Korut dalam pernyataannya.

"Kami akan terus memperkuat dan mengembangkan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara yang menghormati kedaulatan kami dan memperlakukan kami dengan baik berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri dan saling menghormati," tegas pernyataan itu.