Buruh Gelar Aksi May Day Di Depan KPU Saat Musim Mudik, Polisi Ungkap Peserta Hanya 50 Orang

 

Polda Metro Jaya Pun Mengaku Telah Menerima Pemberitahuan Mengenai Rencana Aksi Unjuk Rasa May Day Hari Ini. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Ke Polisi, Peserta Unjuk Rasa Disebut Hanya Berjumlah 50 Orang.

NEGARATOTO - Peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day jatuh tepat pada Minggu (1/5) hari ini. Sejumlah serikat pekerja pun akan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta meski kini telah memasuki musim mudik Lebaran.

Polda Metro Jaya pun mengaku telah menerima pemberitahuan mengenai rencana aksi unjuk rasa May Day pada hari ini. Berdasarkan surat pemberitahuan ke polisi, peserta unjuk rasa disebut hanya berjumlah 50 orang.

"Jadi untuk kegiatan besok May Day, Polda Metro Jaya telah mendapat surat pemberitahuan dari beberapa elemen. Namun jumlahnya tidak terlalu banyak, kurang lebih 50 orang yang besok akan turun dalam rangka May Day," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, Sabtu (30/4). "Tempat yang dituju adalah Kantor KPU."

Meski demikian, Polda Metro Jaya tetap akan memberikan pengamanan kepada peserta unjuk rasa May Day pada hari ini. Para peserta aksi lantas diimbau untuk tetap menjaga situasi agar kondusif selama kegiatan berlangsung.

"Tentunya kepada mereka yang besok akan melakukan demontrasi atau unjuk rasa agar melakukan dengan tertib dan kemudian tidak menganggu kepentingan publik yang lain," ujarnya.

Aksi hari ini digelar di depan KPU lantara lembaga tersebut yang memastikan Pemilu dapat berjalan bersih, jujur, dan adil. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi di depan kantor KPU menjadi penting lantaran para buruh telah sadar politik.

"Untuk pemilihan Presiden dan pemilihan (anggota) legislatif menjadi penting bagi buruh, karena buruh sudah sadar politik," ungkap Iqbal beberapa waktu lalu. "Banyak produk-produk politik yang diputuskan Presiden dan DPR yang merugikan buruh."

Dalam aksi hari ini, KPU diminta untuk memastikan Pemilu berjalan bersih, jujur, dan adil. Selain itu, KPU juga diminta untuk terus menolak politik uang.

"Pemilu yang tidak jujur dan adil berimplikasi pada kemenangan partai oligarki yang dikuasai pemilik modal. (Oleh) karena itu, kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung menguntungkan kepentingan bisnis. Produk undang-undangnya akan berpihak pada pemilik modal," katanya. "Buruh meminta tidak ada money politic. Jika ada politik uang, KPU harus berani memberi sanksi tegas, kalau perlu bagi partai yang menggunakan politik uang (agar) didiskualifikasi."