Inggris Sita Superyacht Rusia Pertama, Senilai Rp 716 M

Negaratoto - Inggris telah menyita superyacht pertama di perairannya. Aksi ini sebagai bagian dari sanksi terhadap Rusia.

Diketahui bahwa kapal pesiar senilai 38 juta poundsterling atau setara 716 miliar rupiah. Bernama Phi, superyacht itu dimiliki oleh seorang pengusaha Rusia yang tidak disebutkan namanya.

Menteri Transportasi Grant Shapps mengatakan orang itu saat ini tidak dikenai sanksi tetapi memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Inggris telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap individu dan bisnis Rusia setelah invasi negara itu ke Ukraina.

Phi sepanjang 58,5 meter, pertama kali diidentifikasi sebagai superyacht milik Rusia pada 13 Maret. Tapi kepemilikannya sengaja disembunyikan, kata pemerintah.

Ia menambahkan bahwa perusahaan tempat kapal tersebut terdaftar berbasis di Kepulauan Karibia, St Kitts dan Nevis tetapi membawa bendera Malta untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Departemen Transportasi tidak akan berkomentar mengapa tidak menyebutkan nama individu yang memiliki kapal pesiar. Sekretaris transportasi Mr Shapps mengatakan langkah itu adalah "peringatan yang jelas dan gamblang bagi Putin dan kroni-kroninya".

"Kapal itu tidak akan pergi ke mana-mana untuk saat ini. Orang-orang yang mendapat manfaat dari rezim tidak dapat lagi berlayar keliling London dan Inggris dengan kapal seperti ini," katanya

Di situs webnya, pembuat kapal Royal Huisman menggambarkan Phi yang dinamai menurut konsep matematika yang juga dikenal sebagai Rasio Emas. Kapal pesiar itu dianggap sangat sensual.

Kapal pesiar biru cerah mencerminkan gudang anggur tak terbatas serta kolam renang air tawar dan apartemen penthouse di dek atas. Kapal yang dibangun di Belanda itu melakukan pelayaran perdananya tahun lalu.

Pejabat Inggris menaiki Phi di Canary Wharf, London timur pada hari Selasa. Kapal itu berada di ibu kota untuk upacara penghargaan superyacht dan dijadwalkan dimulai pada pukul 12.00.

Kapal pesiar itu ditahan di bawah Peraturan Rusia 2019. Peraturan mengatakan menteri luar negeri dapat memberlakukan sanksi kepada kapal yang dimiliki, dikendalikan, disewa, atau dioperasikan oleh orang-orang yang terkait dengan Rusia.