Jepang mendesak penduduknya yang tinggal di sekitar ibu kota Tokyo untuk mengurangi penggunaan listrik, terutama mematikan lampu-lampu yang tidak diperlukan selama tiga jam mulai pukul 3 sore.

Sedangkan di Australia, penduduk di negara bagian New South Wales, termasuk di Kota Sydney, juga telah diminta tidak menggunakan listrik mulai pukul 6 sore hingga 8 malam.

Kedua negara itu tengah menghadapi cuaca ekstrem beberapa waktu belakangan ini.

Sepanjang akhir pekan lalu, suhu di pusat kota Tokyo melampaui 35 derajat Celcius, sedangkan suhu di Isesaki, yang berada di barat laut Tokyo, mencapai 40,2 derajat Celcius.

Ini merupakan rekor suhu tertinggi yang pernah tercatat sepanjang bulan Juni di Jepang.

Di Australia, gelombang dingin menyebabkan temperatur menurun "sekitar enam hingga 10 derajat di bawah normal," kata pakar dari Badan Meteorologi Australia, Sarah Scully, melalui akun Twitter-nya.

Ada persoalan yang sama di balik desakan untuk menghemat listrik di kedua negara itu, yakni berkurangnya pasokan energi.

Pemerintah Jepang memperkirakan pasokan energi mereka akan menyusut akibat suhu sehari-hari menjadi lebih panas.

Desakan untuk menghemat listrik semakin digalakkan beberapa waktu belakangan ini, namun pemerintah Jepang sejak berminggu-minggu lalu telah memperingatkan ancaman krisis energi akibat peningkatan suhu.

Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian meminta agar lampu-lampu yang tidak perlu dimatikan, namun masyarakat dapat "menggunakan pendingin udara (AC) secara tepat untuk menghidrasi selama jam-jam panas" demi menghindari dampak dehidrasi.

Pada pekan lalu, kementerian juga memperingatkan bahwa kapasitas pembangkit listrik akan menurun sehingga mengurangi kemampuannya menjaga pasokan listrik tetap stabil.

Berkurangnya pasokan batu bara Australia membuat pemerintah meminta penduduknya menghemat listrik.

Meskipun para produsen listrik telah berupaya meningkatkan suplai, kementerian menyatakan situasinya "tidak terprediksi" karena suhu terus meningkat.

"Apabila terjadi lonjakan permintaan dan gangguan pada pasokan, margin cadangan energi akan turun mencapai di bawah titik aman yakni 3%," kata Menteri Koichi Hagiuda.

Sementara itu, Menteri Energi Australia, Chris Bowen, mengatakan masyarakat sebaiknya tidak menggunakan listrik pada sore hingga malam hari apabila "memungkinkan". Dia juga mengajak warga untuk menghemat energi sebanyak mungkin.

Namun meski ada pembatasan semacam itu, Bowen "yakin" pemadaman listrik dapat dihindari.

Pasokan energi Jepang telah menipis sejak gempa bumi di wilayah timur laut negara itu pada Maret lalu membuat sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir berhenti beroperasi.

Mereka juga telah menutup sejumlah pabrik bahan bakar fosil sebagai upaya mengurangi emisi karbondioksida.

Sedangkan pada kasus Australia, negara ini adalah salah satu eksportir batu bara dan gas alam cair terbesar di dunia. Sekitar 75% listrik di Australia dihasilkan dari batu bara.

Beberapa pekan terakhir, Australia mengalami gangguan pasokan.

Banjir yang melanda pada tahun lalu berdampak pada sejumlah tambang batu bara. Selain itu, seperempat kapasitas pembangkit listrik batu bara di Australia tidak lagi bisaberoperasi karena pemadaman tak terduga dan jadwal pemeliharaan.

Permintaan listrik di kedua negara itu telah sama-sama meningkat, baik karena penggunaan pemanas ruangan maupun pendingin ruangan.

Pada saat yang sama, harga listrik pun meningkat, dan tren ini juga terjadi secara global.

Selama setahun terakhir, Eropa mencatat peningkatan listrik. Pada September, harga listrik mencapai rekor tertinggi selama beberapa minggu.

Di Spanyol, masyarakat tidak dianjutkan mematikan lampu pada waktu-waktu tertentu, namun ada sejumlah kebijakan yang diyakini mengubah kebiasaan konsumsi listrik warga.

Sejak Juni 2021, skema harga listrik dibedakan antara jam sibuk dan jam lainnya. Jadi, ada waktu-waktu di mana biaya listrik lebih murah. Misalnya, menggunakan mesin cuci akan lebih murah antara jam 12 malam hingga 8 pagi.

Sedangkan biaya listrik yang paling mahal berlangsung pada jam 10 pagi hingga 2 siang, serta 6 sore hingga 10 malam.

Kebijakan itu diterapkan ketika cadangan energi dalam titik rendah, serta ada kemungkinan permintaan listrik meningkat di saat pasokannya tidak mencukupi.

Ditambah lagi, terjadi krisis bahan baku akibat menurunnya persediaan begitu perekonomian kembali dibuka setelah pembatasan mobilitas akibat pandemi mereda.

Sebagai pelengkap, invasi Rusia ke Ukraina menambah panjang siklus kelangkaan energi dan kenaikan harga ini.

Sejumlah produsen listrik telah menghadapi lonjakan biaya produksi karena harga batu bara dan gas global naik akibat sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia.

Perusahaan yang bergerak di bidang otomotif ini, berencana untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia yang mendukung masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Salah satunya dengan ikut memberikan dampak positif kepada bumi dan iklim.

Ada 10 sustainability aspirations yang didasarkan pada sustainability framework baru Astra. Framework tersebut mengintegrasikan sustainability secara lengkap ke dalam Strategi Triple-P Roadmap Astra (Portfolio, People dan Public Contribution), yang menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan masa depan.

"Melalui sustainability framework baru Astra, kami berkomitmen untuk, kami bertransisi menuju perusahaan yang lebih sustainable dan resilient guna memberikan dampak positif kepada bumi dan iklimnya, bisnis serta kepada masyarakat," tulis laporan perusahaan, dikutip Sabtu (4/6/2022).

Kedua, perusahaan juga berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif, menarik serta mempertahankan talenta-talenta terbaik Indonesia agar insan Astra dapat berkembang, berhasil dan sejahtera bersama bangsa.

"Kami memberdayakan dan mendukung masyarakat demi masa depan yang lebih baik untuk semua," lanjut laporan itu.

Dalam portofolio perusahaan, Astra 2030 Sustainability Aspirations menargetkan sejumlah fokus perusahaan dalam berkontribusi dalam bisnis energi hijau. Pertama, berencana menurunkan emisi gas rumah kaca Grup Astra scope 1 dan 2 sebesar 30%.

Kedua, 50% bauran energi terbarukan untuk mendukung kegiatan operasional, mengurangi intensitas pengambilan air Grup Astra sebesar 15%, melakukan daur ulang dan recovery limbah padat 99%, terakhir meningkatkan business resilience dengan meningkatkan pendapatan non-batu bara hingga 88%.

Selain itu, Astra juga berkomitmen akan mendukung keberagaman dan inklusivitas karyawan, dengan fokus pada gender, mencapai zero fatality tenaga kerja dan pengurangan 60% tingkat lost-time injury Grup Astra.

Lalu, mendukung keberagaman dan inklusivitas di level eksekutif, direksi, dewan komisaris, dengan fokus pada gender. Selain itu, juga akan menjangkau 2,5 juta penerima manfaat pada 2030 melalui program pengembangan komunitas

"Key Enabler, terus memperkuat tata kelola perusahaan kami dengan standar internasional," lanjut laporan Astra.

Ada beberapa tujuan inisiatif unggulan dari perusahaan yang akan mendukung semua rencana itu di dalam Astra 2030 Sustainability Aspirations. Pertama meningkatkan kemajuan yang telah dicapai oleh semua uni bisnis dalam efisiensi bahan bakar dan energi.

Kemudian, meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam operasional, melakukan investasi pada ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, fokus pada diversifikasi ke pertambangan mineral non-batubara.

Lalu, fokus pada peningkatan proyek dan investasi pada energi terbarukan, menerapkan nature based solution dimulai dengan inisiatif menanam tiga juta pohon, dan meluncurkan program tentang keragaman, kesetaraan, dan inklusi dengan fokus pada gender.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar memperluas investasi proyek gas bumi dengan mengintegrasikan pasar-pasar di wilayah Asia, Amerika dan Eropa.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji beberapa waktu yang lalu menegaskan pentingnya gas bumi sebagai sumber energi di masa transisi energi.

Menurutnya, transisi energi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, dan keberlanjutan untuk memastikan transisi berjalan lancar serta ketahanan energi tetap terjaga.

Netralitas karbon sesuai tuntutan global juga diharapkan dapat tercapai dengan peningkatan peranan gas bumi. Oleh karena itu, menurut Tutuka, investasi proyek gas bumi perlu ditingkatkan secara global dengan cara mendorong penggunaan gas bumi yang lebih besar lagi.

Untuk diketahui, Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No 22/2017 memproyeksikan porsi energi fosil dalam bauran energi Indonesia pada 2050 mendatang sekitar 68,80%. Saat ini, porsi energi fosil dalam bauran energi masih sekitar 89%, yang terdistribusi atas: batubara 38%, minyak bumi 32%, dan gas bumi 19%.

Menurut anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, dalam strategi transisi energi nasional peranan gas bumi menjadi salah satu yang terpenting dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi.

Gas bumi dianggap memiliki peran yang terpenting karena jenis sumber energi ini memiliki intensitas karbon yang lebih rendah daripada minyak dan batubara sehingga cenderung lebih bersih.

Namun, sebagai salah satu negara penghasil migas di dunia Indonesia hendaknya tidak gegabah dalam menyusun strategi transisi energi. Pasalnya, kebutuhan energi nasional saat ini masih sangat tinggi dan bahkan menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada 2045 PDB Indonesia akan mencapai US$ 29 ribu per kapita per tahun. Artinya, Indonesia akan masuk dalam kategori negara maju karena berada dalam lima besar PDB di dunia.

Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan saat ini adalah tetap melakukan eksplorasi energi fosil yang ada namun dengan menggunakan teknologi CCUS dan CCS. Komitmen internasional yang ada tentang transisi energi seyogyanya tidak lantas meniadakan migas tetapi tetap berusaha mengurangi emisi karbon. Alhasil, kebutuhan energi nasional tetap dapat terpenuhi.

Satya menjelaskan bahwa hal yang perlu ditekankan dalam transisi energi adalah mencari keseimbangan yang tepat agar produksi migas bisa berjalan dan emisi karbon bisa dikurangi sesuai dengan target pemerintah. Jika aktivitas produksi migas dapat dibarengi dengan penerapan teknologi yang mengurangi intensitas emisi Karbon dan masyarakat sebagai pengguna bahan bakar fosil memiliki kesadaran seperti menanam pohon atau berperilaku hemat energi maka keseimbangan yang diharapkan pun dapat tercapai.

Dalam konteks pengembangan gas bumi, Satya mengingatkan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan sehingga suplai gas bumi dari produsen kepada konsumen di dalam negeri bisa terserap secara maksimal. Jika minim infrastuktur, diperkirakan akan terjadi kelebihan pasokan gas bumi dan kemudian memilih untuk diekspor. Kondisi tersebut dianggap tidak memberikan manfaat terhadap kebutuhan energi nasional.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, secara terpisah mengatakan bahwa transisi energi membutuhkan persiapan dari banyak aspek yang ada. Oleh karena itu, semua hal yang terkait perlu dilakukan secara gradual agar tidak menjadi beban perekonomian dan kehidupan sosial bagi masyarakat pada umunya.

Menurut Komaidi, pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan domestik dapat digunakan sebagai jembatan dalam pelaksanaan transisi energi di Indonesia.

"Ultimate goal" dari kebijakan transisi energi pada dasarnya adalah upaya mengurangi tingkat emisi, bukan semata-semata hanya mengganti sumber energi fosil dengan EBT. Sebagai sumber energi fosil yang dinilai paling bersih, porsi pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi primer secara otomatis akan mengurangi tingkat emisi yang ada pada sektor energi.

Jika ditinjau dari banyak aspek, pilihan untuk pemanfaatan gas bumi sebagai jembatan pelaksanaan transisi energi dianggap sudah tepat. Bahkan gas bumi dianggap dapat menjadi faktor yang relatif menjaga daya saing industri di dalam negeri serta daya beli masyarakat, jika dibandingkan industri sepenuhnya harus beralih menggunakan sumber energi dari EBT. Untuk itu, pemerintah perlu tepat dalam mengimplementasikan kebijakan di sektor gas bumi terkait rencana peningkatan investasi proyek-proyek gas bumi yang ada.

Komaidi berharap, kebijakan yang diterbitkan pemerintah tidak bersifat kontraproduktif terhadap upaya perbaikan iklim investasi dan pengembangan industri gas itu sendiri.