Twitter disebut sudah memilih firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz untuk mewakili mereka dalam gugatan ke Elon Musk. Pendiri firma ini adalah Martin Lipton, sosok yang menemukan taktik 'poison pill' yang awalnya dipakai Twitter untuk menyetop akuisisi Twitter oleh Musk.

Pengacara yang dipakai dari firma itu pun tak main-main. Pertama adalah William Savitt, yang sebelumnya mewakili perusahaan seperti Anthem dan Sotheby's dalam gugatan terhadap investor aktivis.

Lalu yang kedua adalah Leo Strine, yang sebelumnya sudah berpengalaman sebagai hakim selama 20 tahun dan sempat menjadi Chief Justice di Supreme Court Delaware, AS, sebelum akhirnya menjadi pengacara pada 2020 lalu.

Sementara pihak Musk pun tak mau kalah, ia menyewa jasa firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, yang tak kalah tenarnya. Bahkan terbilang lebih tenar di ranah teknologi, karena sebelumnya mereka mewakili Samsung saat digugat Apple terkait ponselnya yang dianggap meniru iPhone.

Firma ini juga sebelumnya pernah mewakili Musk dalam gugatan pencemaran nama baik 'pedo guy', juga gugatan SEC terhadap Tesla terkait kicauan 'funding secured' oleh Musk, dan berbagai gugatan lain, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Senin (11/7/2022).

Sebelumnya diberitakan, Musk membatalkan transaksi akuisisi Twitter senilai USD 44 miliar. Alasan pembatalannya memang tak pernah dijelaskan secara gamblang, selain kekecewaan Musk pada Twitter karena tak transparan dalam membeberkan jumlah akun spam dan bot di jejaring media sosial tersebut.

Salah satu analisis yang berkembang adalah Musk mungkin ingin Twitter menurunkan harga akuisisinya menjadi di bawah USD 44 miliar karena valuasinya yang semakin turun. Lalu ada juga yang menyebut Musk merasa tak sanggup mengurus banyak perusahaan dan memprioritaskan perusahaan yang sudah ia miliki sebelumnya.

Misalnya Tesla, yang harga sahamnya kini sudah mulai naik kembali setelah ia mengumumkan pembatalan akuisisi Twitter.

"Dewan Direksi Twitter dengan suara bulat merekomendasikan agar Anda memilih: (1) 'SETUJU' adopsi perjanjian merger; (2) 'SETUJU' kompensasi yang akan atau mungkin akan dibayarkan, oleh Twitter kepada pejabat eksekutif yang disebutkan sehubungan dengan merger," demikian isi dokumen tersebut, dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (22/6/2022).